RSS SOPPENG – Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menghadiri kegiatan Rembuk Pendidikan Kabupaten Soppeng yang digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng, Kamis (2/4).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan bersama Dewan Pendidikan Kabupaten Soppeng tersebut diikuti kepala sekolah tingkat SMP se-Kabupaten Soppeng, serta kepala sekolah dasar dari Kecamatan Liliriaja, Donri-Donri, Citta, dan Lalabata.
Dalam pemaparannya, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng, Dr Nur Alim, menjelaskan bahwa tantangan utama pendidikan di daerah saat ini terletak pada distribusi guru yang belum merata serta efektivitas pemanfaatan tenaga pendidik di setiap satuan pendidikan.
Ia menyebutkan, seluruh hasil rembuk pendidikan akan dirumuskan menjadi rekomendasi Dewan Pendidikan Kabupaten Soppeng untuk selanjutnya disampaikan kepada pihak terkait sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pendidikan ke depan.
Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Soppeng, Dr Nurmal Idrus, mengungkapkan bahwa Kabupaten Soppeng saat ini mengalami kelebihan sekitar 130 guru. Namun, di sisi lain, masih terdapat sejumlah wilayah yang masih kekurangan tenaga pengajar sehingga berdampak pada optimalisasi layanan pendidikan.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Soppeng menegaskan bahwa ketimpangan distribusi guru harus segera ditangani secara serius melalui langkah-langkah strategis dan berkelanjutan.
“Penumpukan guru di satu sekolah, sementara di sekolah lain kekurangan, tidak boleh terus terjadi. Ini harus segera dibenahi melalui pemetaan yang jelas dan berkelanjutan,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa kondisi kelebihan guru di satuan pendidikan tertentu dapat berdampak pada tidak terpenuhinya jam mengajar yang berimplikasi pada sertifikasi dan kesejahteraan guru.
Selain itu, Bupati menilai rembuk pendidikan menjadi forum penting dalam memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dengan tenaga pendidik di lapangan.
“Forum ini sangat penting untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkecil kesenjangan informasi antara pemerintah daerah dan guru di lapangan,” ujarnya.(**)
