RSS MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperketat pengawasan terhadap penyaluran bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Langkah tersebut dilakukan menyusul terjadinya antrean panjang yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
Hasil pemantauan Satuan Tugas (Satgas) Tertib Pengisian BBM di sejumlah daerah menemukan berbagai dugaan pelanggaran dalam proses pengisian BBM. Temuan tersebut antara lain transaksi pengisian berulang dalam satu hari, penggunaan tangki yang telah dimodifikasi, hingga penggunaan barcode yang tidak sesuai dengan nomor polisi kendaraan pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
Plt Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Kasman, mengatakan berbagai temuan tersebut menjadi perhatian serius pemerintah. Kendaraan yang diduga melakukan pelanggaran akan diteruskan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jadi ada beberapa jenis pelanggaran yang terjadi di SPBU terkait penyaluran BBM sehingga menimbulkan antrean panjang akhir-akhir ini,” kata Andi Kasman, Kamis (10/9/2026).
Berdasarkan hasil pemantauan Satgas, ditemukan kendaraan yang menggunakan tangki modifikasi untuk menampung BBM dalam jumlah yang tidak wajar. Selain itu, terdapat kendaraan dengan tangki ganda serta pembelian BBM dalam jumlah yang dinilai tidak sesuai dengan konsumsi normal kendaraan.
Satgas juga menemukan adanya transaksi pengisian BBM secara berulang dalam satu hari. Bahkan, terdapat kendaraan yang diduga menggunakan beberapa barcode untuk melakukan transaksi.
“Selain itu ada penggunaan barcode yang tidak sesuai dengan nomor polisi kendaraan di STNK, kemudian ada juga jenis pelanggaran kendaraan yang menggunakan beberapa barcode untuk melakukan transaksi,” ungkapnya.
Menurut Andi Kasman, persoalan lain yang turut ditemukan di lapangan adalah keterbatasan operator nozzle di sejumlah SPBU. Kondisi tersebut dinilai turut memengaruhi kelancaran pelayanan dan berpotensi memperpanjang antrean kendaraan.
Satgas Tertib Pengisian BBM di kabupaten/kota, kata dia, telah bergerak melakukan pengawasan secara langsung di sejumlah SPBU. Pengawasan tersebut dilakukan berdasarkan arahan melalui Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman.
Langkah tersebut ditujukan untuk mengatasi persoalan antrean sekaligus memastikan penyaluran BBM berlangsung tertib, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan.
Satgas melibatkan berbagai unsur lintas sektor, di antaranya TNI dan Polri, Pertamina, Hiswana Migas, Dinas Perhubungan, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
“Satgas di kabupaten kota sudah bekerja di lapangan berdasarkan surat edaran Pak Gubernur beberapa hari lalu,” ujarnya.
Andi Kasman menegaskan, keterlibatan lintas sektor diperlukan agar persoalan penyaluran BBM dapat ditangani secara menyeluruh. Selain menjaga ketertiban di SPBU, pengawasan juga diarahkan untuk mencegah potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Di sisi lain, Andi Kasman memastikan ketersediaan stok BBM di Sulawesi Selatan masih dalam kondisi cukup berdasarkan laporan sementara dari Pertamina.
“Stok BBM kita sebenarnya itu cukup berdasarkan laporan sementara dari Pertamina. Cuma kemungkinan ada anomali disparitas harga, sehingga banyak masyarakat beralih ke subsidi BBM sehingga mengakibatkan antrean panjang di SPBU,” tutupnya. (*)
