RSS SOPPENG – Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menghadiri kegiatan Silaturahmi Kementerian Sosial Republik Indonesia yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Sabtu (18/4/).
Dalam sambutannya, Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa penentuan penerima bantuan sosial (bansos) tidak dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Menurutnya, data penerima bansos ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Sementara itu, pemerintah daerah bersama pendamping PKH memiliki peran penting dalam melakukan pemutakhiran data agar sesuai dengan kondisi riil masyarakat.
Dengan itu, Ia menjelaskan bahwa DTSEN bersifat dinamis dan harus terus diperbarui, termasuk perubahan domisili, kondisi ekonomi masyarakat, hingga data warga yang telah meninggal dunia. Akurasi data dinilai menjadi kunci utama agar penyaluran bantuan sosial dapat tepat sasaran.
Sementara Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Sosial atas pelaksanaan program bantuan sosial yang dinilai semakin tepat sasaran.
Ia melaporkan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,24 persen atau sekitar 17.000 jiwa pada tahun 2025. Capaian tersebut menjadi hasil signifikan pada tahun pertama kepemimpinannya.
Menurutnya, penurunan angka kemiskinan tersebut merupakan hasil sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program kesejahteraan sosial.
“Pentingnya pemutakhiran data sosial melalui DTSEN agar program bantuan benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat yang membutuhkan,” ucapnya.
Kemudian, Ia menjelaskan bahwa pemutakhiran data dilakukan melalui dua jalur, yaitu:
Jalur formal, melalui RT/RW, desa atau kelurahan, hingga dinas sosial yang dilanjutkan dengan musyawarah serta verifikasi lapangan.
Jalur partisipatif, melalui aplikasi Cek Bansos, pendamping PKH, Command Center 021-171, serta layanan WhatsApp 08877-171-171.
Gubernur juga mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembaruan data, baik dengan mengusulkan maupun menyanggah data penerima bantuan. Seluruh usulan yang masuk akan diverifikasi oleh Badan Pusat Statistik dan diperbarui secara berkala setiap tiga bulan guna memastikan akurasi data.
“Berharap program-program sosial ke depan semakin efektif dalam menurunkan angka kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan,” harapnya.
Sementara itu, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menyatakan kesiapan Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mendukung penuh program Kementerian Sosial.
Komitmen tersebut meliputi dukungan terhadap upaya pengentasan kemiskinan, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), serta program Sekolah Rakyat.
“Pemerintah Kabupaten Soppeng juga siap memperkuat pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar semakin akurat dan tepat sasaran,” ujarnya.
Melalui sinergi dengan pemerintah pusat dan seluruh pilar sosial, Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Soppeng. (**)
