RSS SOPPENG – Pemerintah Desa Parenring, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025 di Kantor Desa Parenring, Senin (30/3/2026).
Kegiatan tersebut berlangsung tertib dan lancar dengan dihadiri perwakilan Kecamatan Lilirilau, Kepala Desa Parenring beserta perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pendamping desa, para Ketua RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta unsur lembaga kemasyarakatan desa.
Musdes ini merupakan bagian dari implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari APBDes Tahun Anggaran 2025.
Dalam forum tersebut, Pemerintah Desa Parenring memaparkan secara rinci laporan realisasi pelaksanaan APBDes yang mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Seluruh penggunaan anggaran serta capaian program disampaikan secara terbuka kepada peserta musyawarah.
Kepala Desa Parenring, Hasse Tansi menegaskan, bahwa penyampaian laporan pertanggungjawaban merupakan bentuk komitmen pemerintah desa dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.
Selain penyampaian laporan, peserta Musdes juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan saran, masukan, serta tanggapan terkait pelaksanaan program dan kegiatan desa selama Tahun Anggaran 2025.
Berbagai masukan yang disampaikan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tahun-tahun mendatang.
Hasil musyawarah kemudian dituangkan dalam berita acara sebagai bentuk persetujuan dan pengesahan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2025.
Melalui pelaksanaan Musdes ini, Pemerintah Desa Parenring berharap kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan desa semakin meningkat. Selain itu, hasil evaluasi yang diperoleh diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan program pembangunan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan pada tahun anggaran berikutnya. (*)
