RSS MAKASSAR – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi menerima kunjungan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan, Aryanto, bersama tim Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulsel, Makassar, Senin (22/6/2026).
Pertemuan tersebut membahas pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang saat ini telah memasuki tahap pendataan lapangan secara door to door di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Dalam kesempatan itu, BPS memaparkan mekanisme pendataan, cakupan sensus, serta berbagai tantangan yang dihadapi petugas selama proses pengumpulan data.
Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda statistik nasional yang bertujuan memotret perkembangan aktivitas ekonomi dan dunia usaha di Indonesia. Hasil sensus nantinya akan menjadi salah satu dasar penting dalam perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan ekonomi, serta pengambilan keputusan berbasis data di tingkat pusat maupun daerah.
Fatmawati menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan sensus tersebut. Menurutnya, ketersediaan data yang berkualitas menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Data yang valid sangat penting agar setiap kebijakan maupun program pemerintah benar-benar tepat sasaran. Dengan data yang baik, pemerintah dapat mengambil keputusan yang lebih tepat sesuai kondisi riil masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai Sensus Ekonomi 2026 juga menjadi momentum untuk memperkuat implementasi Satu Data Indonesia melalui penyediaan informasi yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, Fatmawati mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada petugas yang melakukan pendataan.
“Keberhasilan sensus ini bukan hanya tugas BPS. Dibutuhkan dukungan seluruh masyarakat. Semakin baik data yang kita miliki, semakin baik pula kebijakan yang dapat dirumuskan untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.
Menurutnya, hasil sensus akan membantu pemerintah dalam menyusun program pembangunan yang lebih efektif, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Aryanto menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 bertujuan memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai aktivitas ekonomi masyarakat sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan.
Ia mengatakan, pendataan dilakukan secara door to door oleh petugas lapangan yang telah mendapatkan pelatihan sesuai standar BPS guna memastikan kualitas data yang dikumpulkan tetap terjaga.
Selain itu, BPS juga terus memperkuat pemanfaatan berbagai sumber data pendukung dan data administratif pemerintah sebagai bagian dari penguatan ekosistem Satu Data Indonesia.
Dalam pelaksanaannya, petugas sensus menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari menjangkau kawasan padat penduduk hingga memperoleh akses pendataan di sejumlah kawasan perumahan tertutup.
Meski demikian, proses pendataan terus berjalan dengan dukungan ribuan petugas yang telah disebar di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.
Aryanto menambahkan, setiap wawancara membutuhkan waktu rata-rata sekitar 30 menit karena kuesioner memuat berbagai informasi yang diperlukan untuk memperoleh gambaran aktivitas ekonomi secara lebih lengkap.
Karena itu, BPS mengajak masyarakat untuk memberikan informasi secara benar, terbuka, dan jujur saat petugas melakukan pendataan guna mendukung keberhasilan Sensus Ekonomi 2026. (*)
