RSS MAKASSAR – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menegaskan bahwa percepatan penurunan angka stunting membutuhkan kerja bersama yang terintegrasi serta intervensi nyata yang langsung menyentuh kebutuhan keluarga berisiko stunting.
Hal tersebut disampaikan Fatmawati saat menerima audiensi Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulsel, Jalan Yusuf Daeng Ngawing, Makassar, Rabu (17/6/2026).
Audiensi tersebut menjadi ajang silaturahmi dan perkenalan Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel yang baru sekaligus memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan BKKBN bersama berbagai mitra pentahelix dalam pembangunan keluarga serta percepatan penurunan stunting.
Dalam pertemuan itu, Fatmawati Rusdi menekankan bahwa penanganan stunting harus dilakukan secara konvergen dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, lembaga sosial, hingga organisasi kemasyarakatan.
Menurutnya, edukasi mengenai pola asuh, sanitasi, dan kesehatan tetap menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan. Namun, bagi anak yang telah mengalami stunting, pemenuhan kebutuhan gizi harus menjadi prioritas utama.
“Kalau tidak ada asupan gizi yang masuk, maka akan sulit mengeluarkan anak dari kondisi stunting. Edukasi tetap berjalan, tetapi kebutuhan dasar anak juga harus dipenuhi,” ujar Fatmawati.
Ia menjelaskan bahwa stunting merupakan persoalan multidimensi yang dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari gizi, sanitasi, kesehatan lingkungan, pola asuh, hingga kondisi sosial ekonomi keluarga.
Karena itu, seluruh program penanganan stunting perlu didasarkan pada data yang akurat melalui pendekatan by name by address agar intervensi dapat tepat sasaran.
Fatmawati juga mendorong penguatan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting dengan melibatkan lebih banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), organisasi nonpemerintah, serta komunitas sosial.
Menurutnya, pengalaman selama berkecimpung di pemerintahan menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor mampu memperluas jangkauan pendampingan keluarga berisiko stunting apabila seluruh pihak bergerak bersama.
“Persoalan stunting tidak bisa diselesaikan oleh satu institusi saja. Dibutuhkan gotong royong dan kepedulian bersama agar intervensi yang dilakukan benar-benar sampai kepada keluarga yang membutuhkan,” katanya.
Selain penanganan anak stunting, Fatmawati menilai upaya pencegahan harus terus diperkuat melalui edukasi kepada remaja, calon pengantin, ibu hamil, dan keluarga muda.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memutus rantai stunting antargenerasi sejak masa remaja dan sebelum kehamilan.
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Sulawesi Selatan tercatat 23,3 persen, menurun dibandingkan 27,4 persen pada 2023. Meski demikian, angka tersebut masih berada di atas rata-rata nasional yang mencapai 19,8 persen.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Fatmawati, menjelaskan bahwa sebagian besar program BKKBN saat ini berfokus pada aspek pencegahan melalui Program Bangga Kencana.
Program tersebut mencakup edukasi mengenai perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, pendewasaan usia perkawinan, serta penerapan konsep 4T, yakni tidak terlalu muda, tidak terlalu tua, tidak terlalu dekat jarak kelahiran, dan tidak terlalu banyak melahirkan.
Selain itu, BKKBN juga memperkuat edukasi melalui Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja, Kampung Keluarga Berkualitas, serta pendampingan keluarga berisiko stunting di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, BKKBN optimistis target percepatan penurunan stunting dapat dicapai melalui penguatan kolaborasi lintas sektor.
Audiensi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan menjadi momentum untuk menyelaraskan program, memperkuat aksi konvergensi, memanfaatkan data sasaran yang lebih akurat, serta membuka peluang keterlibatan dunia usaha melalui dukungan CSR.
Melalui sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat, percepatan penurunan stunting di Sulawesi Selatan diharapkan dapat berjalan lebih optimal sehingga setiap anak memperoleh kesempatan tumbuh sehat, cerdas, dan produktif sebagai fondasi menuju generasi unggul di masa depan. (*)
