RSS MAKASSAR – Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, menghadiri Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Rabu (10/6/2026).
Kegiatan tersebut menjadi penanda dimulainya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Sulawesi Selatan dan dihadiri para kepala daerah se-Sulawesi Selatan. Agenda ini juga menjadi momentum penting dalam memperkuat pembangunan berbasis data yang akurat, mutakhir, dan terpercaya.
Dalam kesempatan itu, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan kondisi perekonomian Sulawesi Selatan pada Triwulan I Tahun 2026. Ia menegaskan pentingnya dukungan seluruh pemerintah daerah dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Menurutnya, sensus ekonomi merupakan fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan di tingkat nasional maupun daerah. Oleh karena itu, keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan diperlukan untuk menghasilkan data berkualitas yang mampu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara menyeluruh.
“Tahun 2026 menjadi momentum penting untuk mendata seluruh aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia. Perkembangan teknologi dan perubahan pola ekonomi, termasuk pergeseran aktivitas perdagangan ke platform digital, menuntut hadirnya data yang lebih komprehensif sebagai dasar pengambilan kebijakan,” ujarnya.
Pada kegiatan tersebut, BPS juga merilis daftar 10 daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sulawesi Selatan pada Triwulan I Tahun 2026. Kabupaten Soppeng berhasil menempati posisi kelima dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 9,39 persen secara year-on-year (yoy).
Capaian itu menempatkan Soppeng di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan yang tercatat sebesar 6,88 persen, sekaligus melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada pada angka 5,61 persen.
Data tersebut menunjukkan tren peningkatan ekonomi yang konsisten di Kabupaten Soppeng dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi daerah ini tercatat sebesar 3,33 persen pada 2023, meningkat menjadi 4,06 persen pada 2024, naik menjadi 4,77 persen pada 2025, dan melonjak menjadi 9,39 persen pada Triwulan I Tahun 2026.
Tak hanya mencatat pertumbuhan yang tinggi, Kabupaten Soppeng juga dinilai berhasil menjaga pemerataan hasil pembangunan. Berdasarkan data BPS, Soppeng meraih penghargaan sebagai daerah dengan Tingkat Ketimpangan Pengeluaran (Gini Ratio) terbaik di Sulawesi Selatan tahun 2025 dengan nilai Gini Ratio sebesar 0,331.
Atas capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Soppeng menerima penghargaan dan dana insentif sebesar Rp150 juta dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Penghargaan itu menjadi bukti bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak hanya tinggi, tetapi juga inklusif sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, mengajak seluruh kepala daerah untuk memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Ia menekankan pentingnya sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat serta dukungan aktif kepada petugas BPS di lapangan agar proses pendataan berjalan lancar dan menghasilkan data yang akurat.
Menanggapi capaian tersebut, Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen pembangunan yang telah berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 9,39 persen ini merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh masyarakat Kabupaten Soppeng. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghadirkan pembangunan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai instrumen strategis dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang berbasis data dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dengan dukungan seluruh pihak, Pemerintah Kabupaten Soppeng optimistis dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang merata, inklusif, dan berkelanjutan. (*)
